jelaskan undang undang tentang pelaksanaan ibadah haji di indonesia. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Haji. jelaskan undang undang tentang pelaksanaan ibadah haji di indonesia

CO. 04. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Biaya. (Pasal 1 ayat 3) Mirip, tetapi ada. Selanjutnya memasuki era reformasi. Untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para jamaah haji, pemerintah Indonesia telah menerapkan undang-undang tentang pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Problematika Manajemen Haji di Indonesia. 9. dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab. PENJELASAN. nyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masayarakat. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut. Berikut ini tata cara melakukan ibadah haji sesuai dengan urutan waktunya. dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KOMPAS. [email protected] REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Penyelenggaraan haji di Indonesia setelah masa orde baru merupakan tugas Kementerian Agama melalui Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (BIPH) yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 165 Tahun 2000 (Ulfa, 2019). 5. Pelaksanaan. Sehingga esensi pelaksanaan ibadah hajinya tidak menyalahi ketentuan dan sah secara agama. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa penanggung jawabditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntunan agama; d. INDIKATOR • 12. 2. Biaya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian, penyediaan akomodasi, konsumsi, trasportasi, dan kesehatan. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Secara istilah, pengertian haji adalah menyengaja. Pembimbingan manasik haji dan atau materi lainnya baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi. Manajemen Pelayanan Haji dan Umroh. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH KOMISI VIII DPR RI JAKARTA APRIL 2016 . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Beliau juga mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah. Beliau menjelaskanpelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama; d. Penerapan hukum Islam di Indonesia. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Bagi bangsa Indonesia,. Sudjak dan menjadi awal mula munculnya Direktorat Urusan Haji. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan JemaahHaji. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjelaskan bahwa keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait penyelenggaraan ibadah. Transformasi Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia. Saya juga berdoa mudah-mudahan musibah iniDi tahun 2010, setoran awal jemaah haji reguler naik menjadi Rp. 13 tahun 2008. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DENGAN RAHMAT. 30 2. Ilustrasi jemaah haji. Cara melaksanakan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605); 6. Undang-Undang Nomor 12 Taliun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. pada. Jakarta, IDN Times - Isu pembatalan haji menjadi sorotan publik, setelah Kementerian Agama (Kemenag) pada Kamis, 3 Juni 2021 menyatakan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan haji 2021. Ibadah Haji dilakukan di Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi, dan merupakan salah satu momen suci yang sangat dihormati dan diidamkan oleh umat Muslim di seluruh dunia. manfaat; 4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. b. tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah—selanjutnya ditulis UU No. Jelaskan undang-undang tentang pelaksanaan ibadah haji di indonesia - 15559269 sikeren13 sikeren13 26. Adapun yang dimaksud secara istilahi adalah berniat melakukan haji/umrah. Undang No 34 / 2014 (UU No. Prinsip syariah; 2. Petugas Haji Daerah adalah petugas yang menyertai Jemaah. 36 Samata, Kab Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia; Kontak (0411) 841879 (0411) 8221400 ;PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009; 4. Indonesia Tahun 1945; 2. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dalam Rapat Paripurna ke 15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019). net. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Regulasi ini diterbitkan untuk menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian di tahun 2018 meningkat 0,13% yakni 203. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Jemaah Haji berhak: a. Awal abad ke-17 merupakan angkatan perintis haji Indonesia yang pertama kali. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan undang-undang tentang pelaksanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang. 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK. dari-sejarah-penyelenggaraan-haji-di-indonesia-kejjz)diakses pada 06-10-2021 . A Solihin As Suhaili dituliskan bahwa haji merupakan ibadah yang perintahnya turun langsung dari Allah SWT melalui Al-Qur'an. 9. berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dibayarkan ke rekening atas. Setiap tahun, Kementerian Agama melakukan pencetakan dan pendistribusian buku Paket Bimbingan Manasik Haji dan Umrah. Itu artinya hukum ibadah haji itu wajib, namun bagi yang mampu. 13. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/199a tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyclamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional. Mampu menjabarkan. Negara Republik Indonesia Nomor 5605); -2 - 2. Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. [1] Sementara itu, penyelenggaraan ibadah haji. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 29 235 Desember 1989 Tentang Peradilan Agama 16. Source: bing. Jakarta (Kemenag) --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku. Firkah, manhaj, dan mazhab. Arab. Dalam Undang-Undang (UU) yang dikenal dengan istilah UU PIHU tersebut, terdapat cukup banyak perbedaan yang. ibadah haji, namun pelaksanaan ibadah haji hanya sebagai pelengkap dari tugas utama masing-masing. tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji . UNDANG‑UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Pada situasi normal, jemaah bisa melaksanakan. 9. Bagi penyelenggara ibadah haji dan umrah yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Haji, akan dikenakan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3. Eka mengatakan, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang. Undang. Ilmu Sosbud dan Agama. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan tertinggi yakni mencapai 31,5%. 34 tahun 2014 ini juga menjelaskan bahwa, dana haji juga diartikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, dana efisiensi penyelenggaraan haji serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam hal pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan program. Jakarta (Kemenag) --- Sidang Paripurna DPR hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Senayan, Jakarta. AKHIR -akhir ini tengah dibahas di Pansus DPR mengenai RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) sebagai pengganti atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun. Pada masa reformasi,. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama (Kemenag). pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu; c. Di sini akan dibahas tentang manasik haji. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia yang selanjutnya. 6. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Hal tersebut dilakukan oleh para diplomat dan juga para pedagang. Berikut perjalanan sejarah perkembangan pengelolaan haji yang melatarbelakangi lahirnya BPKH: 1. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat kepada Pemerintah untuk melakukan tiga tugas sekaligus, yaitu: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada jamaah Indonesia di setiap musim penyelenggaraan ibadah haji. yang nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khugusnya di Arab Saudi. ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntunan agama; d. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh adalah Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. memenuhipersyaratankesehatan; c. Selain itu diatur perencanaan ibadah haji reguler meliputi penetapan dan pengisian kuota, penetapan biaya. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya. Kewajiban pergi ibadah haji ini tertuang dalam Alqur'an surah Ali ‘Imran ayat 97 yang artinya sebagai berikut: Kedua, ibadah haji merupakan investasi syiar dan kekuatan Islam yang dahsyat. Pasal 68 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 29 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832). Sulaiman. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019. Undang-Undang tentang Pelaksanaan Ibadah Haji di Indonesia ditetapkan berdasarkan UU No. untuk mengadakan perjalanan ibadah haji khusus. M. Peraturan Menteri Kesehatan No 15 tahun 2016 tentang Istithaah. Ada Pertanyaan?. 3. Dengan demikian, negara bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Executive Summary Laporan Tim Pengawas DPR RI pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 1435/2014,” Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2014. Pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang kemudian sebagian ketentuannya diubah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. NOMOR 34 TAHUN 2014. KBIHU diartikan sebagai suatu lembaga sosial keagamaan Islam yang, bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon jemaah haji baik dalam pembekalan di tanah air maupun pada pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 ayat (6), Pasal 72, dan Pasal 74 Undang. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran. Undang – Undang tentang Penyelengaraan Ibadah Haji, merupakan respons positif dan rasional bagi. Peningkatan minat pelaksanaan ibadah haji ini. Selalu ada kenangan dari setiap perjalanan ibadah haji. • 11. spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. 52):. semua ketentuan yang berkaitan. Di sisi lain, calon jamaah Indonesia banyak yang kategori usia lanjut dan resiko tinggi. Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-undang ini beririsan dengan UU. Dalam undang-undang ini menyebut dengan jelas bahwa yang namanya penyelengaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444. perlu membentuk Undang-Undang tentang PenyelenggaraanIbadah Haji; Mengingat : Pasal20,Pasal20Aayat(1),Pasal21,danPasal29Undang-. Menerapkan perundang undangan tentang zakat,haji dan wakaf; 13. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 13 Tahun 2008 tentang. Jelaskan undang undang tentang pelaksanaan ibadah haji; 10. id, Rabu (24/5/2023). 29. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rekening Penampungan Biaya. 031 5624666. Pada masa reformasi,. Rukun Haji dan Umrah. com - Pandemi corona memunculkan perubahan dalam sejumlah hal, salah satunya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci. Pelaksanaan. penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, di perjalanan, dan di Arab Saudi. Sebelumnya, jemaah haji Indonesia sebesar 203. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Pilih Kacamata Sesuai dengan Bentuk Wajah. pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik; d. Tercatat momen itu terjadi pada era 1960. Pengertian Ibadah Haji Ibadah haji merupakan ibadah yang disakralkan dalam agama islam, tidak semua umat islam memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. ID, BANDA ACEH -- Kementerian Agama (Kemenag) mengharapkan revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat disahkan pada 2024 melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pelaksanaan. Ibadah haji biasa diselenggarakan setiap tahun. Salah satu syarat Pembayaran setoran awal Jemaah terdapat adanya akad wakalah. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2008. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. Dalam pasal 24 ayat 1. Kemudian, melakukan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijah setiap tahunnya. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang. REPUBLIK INDONESIA No. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi; Keputusan Direktur Jenderal. 8 tahun 2019 tentang haji dan umrah . Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Kementerian. J ayatun menjelaskan bahwa pada prinsipnya hutang . Pada era Orde Baru rakyat Indonesia belum memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai tata cara pengelolaan dan pemanfaat dana zakat. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat kepada Pemerintah untuk melakukan tiga tugas sekaligus, yaitu: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada jamaah Indonesia di setiap musim penyelenggaraan ibadah haji.